TIMEXNTT – Rapat Dengar Pendapat(RDP) antara DPRD Komisi 3 dan Pemerintah Sumba Barat Daya tentang persoalan dugaan rekomendasi palsu peserta seleksi PPPK Tahap 2 mendadak ditutup.
RDP ini digelar untuk ketiga kalinya lantaran DPRD SBD melalui Komisi 3 tidak puas dengan jawaban BKPSDM dalam RDP pertama dan kedua dalam memberi jawaban soal dugaan rekomendasi yang diperoleh sejumlah peserta seleksi PPPK Tahap 2.
Dalam RDP yang ketiga kali ini menghadirkan Asisten 1 Setda SBD, Christofel Horo, Kadis Kesehatan, Yulianus Kaleka, Kepala Inspektorat, Theofilus Natara dan Kepala BKPSDM, Yordan Parera.
Ditemui, pasca RDP bersama Komisi 3, Asisten 1 Setda SBD, Christofel Horo mengatakan, berkaitan dengan beberapa hal yang tersampaikan pada saat RDP pertama dan kedua menjadi konsen pemerintah melalui BKPSDM dalam menelusurinya.
“Kita hargai itu sebagai bentuk aspirasi. Oleh karena itu, langkah strategis dari Pemerintah adalah kita cek in ricek dari berbagai informasi di forum RDP dan tidak ada hal yang bias kita sampaikan tadi. Kita tetap konsen sesuai apa yang terjadi di RDP pertama dan kedua,” kata Chris Horo, Selasa(03/06/2025).
