Regional

Petani Sebut Dinas Pertanian SBD Memaksa Pakai Lorentz: Tugas mereka itu mengawasi, ini swakelola

×

Petani Sebut Dinas Pertanian SBD Memaksa Pakai Lorentz: Tugas mereka itu mengawasi, ini swakelola

Sebarkan artikel ini
20250503 191917
Petani di Sumba Barat Daya meminta supaya Dinas Pertanian jangan manfaatkan SDM kelompok yang minim untuk dijebak dalam permainan mereka.(Dok.Istimewa)

TIMEXNTT – Petani di Sumba Barat Daya meminta supaya Dinas Pertanian jangan manfaatkan SDM kelompok yang minim untuk dijebak dalam permainan mereka.

Sebab, Dinas Pertanian SBD terkesan menyudutkan kelompok dalam pekerjaan sumur bor yang dinilai oleh mereka sedang bermasalah.

Anehnya, Dinas Pertanian SBD menarik kesimpulan bahwa 5 unit sumur bor dari 33 unit yang sedang bermasalah tanpa alasan yang kuat.

Baca Juga  Petani Kecewa Atas Sikap Dinas Pertanian Soal Sumur Bor, DPRD SBD Buka Suara

Padahal, beberapa kelompok yang dianggap masalah ini, ditemukan sudah memanfaatkan air hasil pengeboran pada tahap I.

Petani pun heran karena pekerjaan mereka yang sudah 100 persen malah dianggap bermasalah. Dampaknya, kelompok tidak diberikan rekomendasi pencairan tahap II.

Usut punya usut, rekomendasi tidak diberikan ternyata karena kelompok tidak menggunakan Lorentz sebagaimana yang menjadi keinginan Dinas Pertanian SBD.

Baca Juga  Daftar 33 Kelompok Tani Penerima Bantuan Sumur Bor DAK Tahun 2024 Dari Dinas Pertanian SBD, Anggaran Rp9,9 Miliar

Sejumlah kelompok tani yang dipaksa menggunakan Lorentz mengakui bahwa hingga awal bulan Mei tahun 2025 ini belum pernah bertemu pemilik merk Lorentz.

Padahal, dalam pekerjaan ini, Dinas Pertanian SBD hanya punya tugas mengawasi. Sebab, jika ada kendala, maka petani yang akan menjadi korban.

Respon (1)

  1. Kurang jatah itu.. makanya mereka mempermasalahkan .. soalnya setor menyetor itu sdh menjadi tradisi.. mau pakai merek apa juga petani mesin terserah mereka knp di intervensi. Hak mereka dong.saya rasa bukan dinas pertanian saja yang begitu Masih banyak juga dinas dinas yang lain masih mengintervensi desa desa.coba pimpinan daerah cek lagi kebijakan kebijakan dinas yang salah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!