TIMEXNTT – Berbagai dukungan terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengevaluasi dan mengaudit penggunaan dana desa datang dari sejumlah pihak.
Salah satunya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.
Tentunya, berbagai bentuk dukungan ini akan berdampak pada lancarnya roda pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka.
Saat ini, masyarakat Sumba Barat Daya dihidangkan berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang meminta supaya seluruh kepala desa diperiksa.
Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo memgakui bahwa banyak temuan lapangan tentang program kepala desa yang tidak berjalan.
Rudolf menyebut banyak kepala desa yang dipanggil oleh APH karena adanya dugaan penyalahgunaan dana desa.
Tentunya, kata dia, hal itu menjadi acuan bahwa pembangunan di tingkat desa tidak baik-baik saja.
“Memang kami banyak melihat. Kan kami punya tugas pengawasan. Kita melihat di lapangan eksekusi program tidak ada. Banyak, dan kenyataannya banyak yang dipanggil-panggil oleh APH dan itu jadi acuan. Banyak ko.” kata Rudolf, Senin(10/03/2025).
